Rubaru,Sumenep– GNN. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Rubaru yang sejatinya digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi siswa, kini justru menuai sorotan keras dari berbagai kalangan. Dalam rapat Forkopimcam di Aula Kantor Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, berbagai persoalan dibuka terang-terangan: mulai dari kualitas menu, dugaan pemangkasan anggaran, distribusi yang semrawut, hingga persoalan limbah dapur yang meresahkan warga sekitar.Kamis tanggal 26/2/2026
Rapat tersebut dihadiri Camat Rubaru Tabrani, Kapolsek, Danramil, jajaran staff kecamatan,SPPG dapur se-Rubaru, Dinas Kesehatan, PKH,seluruh kepala desa,UPT Dinas Pendidikan Rubaru,perwakilan dr berbagai masyarakat, serta unsur terkait lainnya. Banyaknya pihak yang hadir menegaskan bahwa persoalan ini bukan isu sepele, melainkan menyangkut hak dasar dan kesehatan anak-anak sekolah di Rubaru.
Dugaan Pemangkasan Anggaran: Uang Sesuai, Menu Tidak?
Sorotan paling tajam mengarah pada ketidaksesuaian antara nominal anggaran per porsi dengan kualitas makanan yang diterima siswa. Jika anggaran sudah ditetapkan pemerintah dengan standar tertentu, mengapa menu yang disajikan dinilai minim dan terkesan seadanya?
Masyarakat mempertanyakan secara terbuka:
Apakah seluruh anggaran benar-benar dibelanjakan untuk kebutuhan siswa?
Siapa yang melakukan pengawasan penggunaan dana?
Mengapa kualitas menu berbeda-beda antar sekolah?
Dalam forum tersebut, pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab secara rinci. Publik kini mendesak adanya transparansi terbuka, termasuk rincian penggunaan anggaran agar tidak menimbulkan kecurigaan berkepanjangan.
Distribusi Amburadul: Siswa Jadi Korban
Masalah lain yang tak kalah krusial adalah keterlambatan distribusi makanan. Beberapa sekolah dilaporkan menerima makanan setelah jam pelajaran usai.
Akibatnya, siswa sudah pulang dan makanan tidak tersalurkan sesuai peruntukan.
Kondisi ini dinilai sebagai bentuk lemahnya manajemen dan koordinasi. Jika alasan keterlambatan karena bahan baku didatangkan dari luar daerah, maka perencanaan dianggap tidak matang.
Program sebesar ini seharusnya memiliki sistem distribusi yang disiplin, terukur, dan tepat waktu.
Limbah Dapur Ganggu Warga
Tak hanya soal menu dan distribusi, pemerintah desa dan kecamatan juga menyampaikan keluhan warga terkait pembuangan limbah dapur MBG yang dinilai mengganggu lingkungan sekitar. Bau tidak sedap dan pengelolaan limbah yang dianggap kurang maksimal menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Keluhan ini secara langsung disampaikan kepada pihak SPPG dalam forum rapat, agar diteruskan kepada pemilik yayasan sebagai penanggung jawab utama.
Pemerintah desa menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar teknis dapur, melainkan menyangkut kenyamanan dan kesehatan warga sekitar.
Bahan Baku dari Luar, Petani Lokal Terpinggirkan?
Camat Rubaru bersama Ketua AKD dalam rapat tersebut mengarahkan agar kebutuhan bahan baku diprioritaskan dari wilayah Rubaru. Langkah ini dinilai logis, mengingat potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan di daerah sendiri cukup memadai.
Pengadaan bahan dari luar daerah bukan hanya memicu keterlambatan distribusi, tetapi juga dinilai merugikan petani lokal dan pelaku usaha kecil. Program yang seharusnya memberi efek ganda bagi ekonomi daerah justru dianggap belum berpihak pada potensi lokal.
“Jangan Hanya Ketua SPPG, Pemilik Yayasan Harus Hadir!”
Sorotan keras juga datang dari kalangan aktivis. Ketua Gabungan Aktivis Pantura (GAP), Bang AAn, secara tegas menyayangkan tidak hadirnya pemilik yayasan dalam pertemuan tersebut.
“Yang hadir jangan hanya ketua SPPG-nya saja.
Pemilik yayasan sebagai penanggung jawab penuh seharusnya ikut hadir. Biar tahu langsung keluhan dan kritik masyarakat, bukan cuma diwakili staf,” tegas Bang AAn.
Menurutnya, kehadiran langsung pemilik yayasan penting sebagai bentuk tanggung jawab moral dan transparansi kepada publik. Masyarakat ingin mendengar komitmen langsung dari pengambil keputusan, bukan sekadar perwakilan.
Tuntutan Evaluasi Total
Rapat telah digelar dan kritik telah disampaikan secara terbuka. Namun masyarakat Rubaru kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar komitmen di atas kertas.
Publik mendesak:
Audit dan transparansi penggunaan anggaran.
Standarisasi kualitas menu sesuai ketentuan.
Sistem distribusi yang disiplin dan tepat waktu.
Pemberdayaan bahan baku lokal.
Perbaikan sistem pengelolaan limbah agar tidak merugikan warga.
Jika persoalan ini tidak segera dibenahi, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pengelola program, tetapi juga kesehatan, kenyamanan warga, dan masa depan anak-anak Rubaru.
Agustina V
